Kebijakan Pengeluaran Pemerintah

  

Terdapat berbagai instrumen yang digunakan pemerintah untuk mempengaruhi perekonomian, salah satu diantaranya adalah pembelanjaan atau pengeluaran pemerintah. Dalam model pembangunan tentang perkem-bangan pengeluaran pemerintah yang dikembangkan oleh Rostow dan Musgrave (Mangkoesoebroto , 1999) bahwa pada tahap awal perkembangan ekonomi, persentase investasi pemerintah terhadap total  investasi sangat besar. Hal ini disebabkan oleh karena pada tahap ini pemerintah harus menyediakan prasarana. Peranan pemerintah tetap besar pada tahap menengah oleh karena peranan swasta yang semakin besar ini banyak menimbulkan kegagalan pasar.

Namun demikian menurut Hyman (1999,397) ada suatu hal yang menjadi permasalahan utama dalam keuangan negara, yaitu dalam hal distribusi ongkos yang digunakan dalam pembiayaan untuk penyediaan barang-barang publik diantara masyarakat. Tidak ada cara terbaik yang dapat memberikan kepuasan kepada semua lapisan masyarakat. Perpajakan sebagai komponen utama pembiayaan salah satu dampaknya adalah dampak politis serta efisiensi dalam mekanisme pasar.

Dalam konteks perekonomian negara sedang berkembang, peranan kebijakan fiskal adalah untuk memacu laju pembentukan modal. Kebijakan fiskal juga memainkan peranan penting di dalam rencana pembangunan negara terbelakang. Di dalam perencanaan, suatu keseimbangan harus dica-pai baik dalam arti riil maupun dalam arti uang. Dengan kata lain, rencana fisik harus disesuaikan dengan rencana keuangan. Penerapan rencana keuangan dan pencapaian perimbangan dalam arti riil dan keuangan jelas banyak tergantung pada tindakan-tindakan fiskal (Jhingan,473).