Konsep akuntabilitas

  

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan implementasi dari rencana pembangunan dan kebijaksananaan pemerintah, sehingga penyusunan, pengelolaan dan penatausahaan keuangan daerah harus dilaksanakan secara efektif dan efisien berdasarkan sistem akuntansi pemerintah (Baswir, 1999:151). Sistem akuntansi yang digunakan oleh pemerintah selama ini masih berdasarkan single entry, sehingga belum dapat menyajikan bentuk laporan yang optimal.

Akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja atas segala tindakan seseorang/badan hukum pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berwenang untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban (LAN dan BPKP, 2000: 43). Akuntabilitas merupakan salah satu ciri dari terapan good governace atau pengelolaan pemerintahan yang baik dari setiap tindakan seseorang/badan hukum suatu organisasi yang merupakan issue utama dalam pencapaian menuju clean government (Akbar dan Nurbaya, 2000: 5).

Sistem akuntabilitas menekankan pada pengukuran hasil yang akan membantu para pemimpin politik dalam membuat kebijaksanaan pada saat mereka memutuskan untuk melakukan sesuatu yang bermanfaat bagi masyarakat. Dengan kata lain tujuan dari suatu kebijakan dan program harus dijelaskan agar sistem akuntabilitas dapat bermanfaat (LAN dan BPKP, 2000: 37).  

Dalam pelaksanaan akuntabilitas di lingkungan instansi pemerintah, perlu kiranya diperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut.

1. Harus ada komitmen dari pimpinan dan seluruh staf instansi untuk melakukan pengelolaan pelaksanaan misi agar akuntabel.
2. Harus merupakan suatu sistem yang dapat menjamin pengunaan sumber-sumber daya secara konsisten dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Harus dapat menunjukkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.
4. Harus berorientasi pada pencapaian visi dan misi serta hasil dan manfaat yang diperoleh.
5. Harus jujur, obyektif, transparan dan inovatif sebagai katalisator perubahan manajemen instansi pemerintah dalam bentuk pemutakhiran metode dan teknik pengukuran kinerja dan penyusunan laporan akuntabilitas.