Syarat-Syarat Penerapan Akuntansi Pertanggujawaban (skripsi dan tesis)

Sistem akuntansi pertanggungjawaban tidak dapat begitu saja diterapkan

oleh setiap perusahaan, karena untuk menerapkan hal tersebut harus memenuhi

beberapa syarat-syarat tertentu. Syarat diperlukannya penerapan akuntansi

pertanggungjawaban dalam perusahaan adalah organisasi yang terdiri dari pusatpusat

pertanggungjawaban dan adanya desentralisasi.

Penerapan akuntansi pertanggungjawaban akan lebih efesien dan efektif

apabila digunakan pada perusahaan yang memiliki struktur organisasi yang baik

dan job description yang jelas untuk masing-masing departemen. Untuk dapat

diterapkannya akuntansi pertanggungjawaban yang memadai ada lima syarat yang

harus di penuhi menurut Mulyadi (2001) yaitu:

“1. Struktur organisasi.

2. Penyusunan anggaran.

3. Pemisahan biaya terkendali dan tidak terkendali.

4. Pengklasifikasian kode-kode rekening.

5. Laporan pertanggungjawaban.”

Penjelasan mengenai syarat-syarat penerapan akuntansi

pertanggungjawaban adalah sebagai berikut:

21

1. Struktur organisasi

Struktur organisasi dalam akuntansi pertanggungjawaban harus

menggambarkan aliran tanggung jawab, wewenang, dan posisi yang

jelas untuk setiap unit kerja dari setiap tingkat manajemen selain itu

harus menggambarkan pembagian tugas dengan jelas, dimana

organisasi disusun sedemikian rupa sehingga wewenang dan

tanggungjawab tiap pimpinan jelas. Dengan demikian wewenang

mengalir dari tingkat manajemen atas ke bawah, sedangkan

tanggungjawab adalah sebaliknya.

2. Penyusunan anggaran

Setiap pusat pertanggungjawaban harus ikut serta dalam penyusunan

anggaran karena anggaran merupakan gambaran rencana kerja para

manajer yang akan dilaksanakan dan sebagai dasar dalam penilaian

kinerjanya.

3. Pemisahan biaya terkendali dan tidak terkendali

Tidak semua biaya yang terjadi dalam suatu bagian dapat

dikendalikan oleh manajer, maka hanya biaya-biaya terkendalikan

yang harus dipertanggungjawabkan. Pemisahan biaya ke dalam biaya

terkendalikan dan biaya tak terkendalikan perlu dilakukan dalam

akuntansi pertangungjawaban. Pengertian biaya terkendalikan dan

tidak terkendalikan sebagai berikut:

a. Biaya terkendalikan adalah biaya yang dapat secara langsung

dipengaruhi oleh manajer dalam jangka waktu tertentu.

b. Biaya tidak terkendalikan adalah biaya yang tidak memerlukan

keputusan dan pertimbangan manajer karena hal ini dapat

mempengaruhi biaya karena biaya ini diabaikan.

4. Pengklasifikasian kode-kode rekening

Terdapatnya susunan kode rekening perusahaan yang dikaitkan

dengan kewenangan pengendalian pusat pertanggungjawaban. Oleh

karena biaya yang terjadi akan dikumpulkan untuk setiap tingkatan

manajer maka biaya harus digolongkan dan diberi kode sesuai dengan

tingkatan manajemen yang terdapat dalam struktur organisasi. Kode

perkiraan diperlukan untuk mengklasifikasikan perkiraan-perkiraan

baik dalam neraca maupun dalam laporan laba rugi.

5. Laporan pertanggungjawaban

Bagian akuntansi biaya setiap bulannya membuat laporan

pertanggungjawaban untuk tiap-tiap pusat biaya. Setiap bulan dibuat

rekapitulasi biaya atas dasar total biaya bulan lalu, yang tercantum

dalam kartu biaya. Isi dari laporan pertanggungjawaban disesuaikan

dengan tingkatan manajemen yang akan menerimanya. Untuk

tingkatan manajemen yang terendah disajikan jenis biaya, sedangkan

untuk tiap manajemen diatasnya disajikan total biaya tiap pusat biaya

yang dibawahnya ditambah dengan biaya-biaya yang terkendalikan

dan terjadi biayanya sendiri.

Konsep pelaksanaan akuntansi pertanggungjawaban pada prinsipnya

adalah menekankan pada tugas, wewenang, dan tanggung jawab dari setiap bagian

pusat-pusat pertanggungjawban yang telah dibuat. Penerapan syarat-syarat

tersebut berbeda antara perusahaan yang satu dengan yang lainnya, tergantung

pada jenis perusahaan, ukuran perusahaan, dan jumlah operasi ataupun faktorfaktor

khusus yang menjadi ciri perusahaan (Iyang Sri Anandari Anwar, 2013).