Pendekatan-pendekatan
evaluasi ialah: evaluasi semu, evaluasi formal, dan evaluasi keputusan
teoretis.
Evaluasi Semu.Yang dimaksud dengan evaluasi semu atau pseudo evaluation ialah pendekatan yang
menggunakan metode deskriptif untuk menghasilkan informasi yang valid dan dapat
dipercaya mengenai hasil kebijakan tanpa berusaha untuk menanyakan tentang
manfaat atau nilai dari hasil-hasil kebijakan terhadap individu, kelompok,
ataupun masyarakat secara keseluruhan.Asumsi utama dari model evaluasi ini
adalah bahwa ukuran tentang manfaat dan nilai merupakan suatu yang dpaat
terbukti sendiri oleh ukuran-ukuran masing-masing individu, kelompok atau pun
masyarakat.
Evaluasi Formal.Tujuan evaluasi formal (formal evaluation) adalah
untuk menghasilkan infomasi yang valid dan cepat dipercaya mengenai hasil-hasil
kebijakan yang didasarkan atas tujuan formal program kebijakan secara
deskriptif.Asumsi utama dari evaluasi formal adalah bahwa tujuan dan target
yang diumumkan secara formal merupakan ukuran yang tepat untuk manfaat atau
nilai kebijakan program.Dalam model ini terdapat tipe-tipe untuk memahami
evaluasi kebijakan lebih lanjut, yakni: evaluasi sumatif, yang berusaha untuk
memantau pencapaian tujuan dan target formal setelah suatu kebijakan atau
program diterapkan untuk jangka waktu tertentu; dan kedua, evaluasi formatif,
suatu tipe evaluasi kebiajakan yang berusaha untuk meliputi usaha-usaha secara
terus menerus dalam rangka memantau pencapaian tujuan-tujuan dan target-target
formal.
Selain
terdapat dua tipe uatama dalam evaluasi kebijakan, dalam model ini juga
dijelaskan variasi-varisi model evaluasi kebijakan formal.Yang pertama,
evaluasi perkembangan.Dalam varian ini evaluasi formal berupaya untuk
menunjukkan kegiatan/aktivitas evaluasi kebijakan secara eksplisit yang
diciptakan untuk melayani kebutuhan sehari-hari staf program.Kedua, evaluasi
proses retrospektif, yang meliputi pemantauan/evaluasi program setelah program
tersebut diterapkan untuk angka waktu tertentu.Varian ini cenderung dipusatkan
pada masalah-masalah dan kendala-kendala yang terjadi selama implementasi
berlangsung, yang berhubungan dengan keluaran dan dampak yang diperoleh.Varian
ketiga, evaluasi eksperimental, adalah evaluasi kebijakan yang lahir dari hasil
kondisi kontrol langsung terhadap masukan dan proses kebijakan.Dan, varian
terakhir, evaluasi hasil retrospektif, yang meliputi pemantauan dan evaluasi
hasil tetapi tidak disertai dengan kontrol langsung terhadap masukan-masukan
dan proses kebijakan yang dapat dimanipulasi.
Ketiga,
evaluasi keputusan teoretis atau sering disebut dengan decision-theoretic
evaluation adalah pendekatan evaluasi kebijakan yang menggunakan metode-metode
deskriptif untuk menghasilkan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan dan
valid mengani hasil-hasil kebijakan yang secara eksplisit diniali oleh berbagai
macam pelaku kebijakan.
James
Anderson membagi evaluasi kebijakan ke dalam tiga tipe.
a. Evaluasi kebijakan dipahami sebagai
kegiatan fungsional. Menyangkut
prihal kepentingan (interest) dan ideologi dari kebijakan.
b. Evaluasi yang memfokuskan diri pada
bekerjanya kebijakan atau program-program tertentu.
c.
Evaluasi
kebijakan sistematis. Melihat secara obyektif program–program kebijakan yang
dijalankan untuk mengukur dampaknya bagi masyarakat dan melihat sejauh mana
tujuan-tujuan yang telah dinyatakan tersebut dicapai. Menjawab
kontribusi dampak dalam menjawab kebutuhan masyarakat.
Edward A.
Schuman mengemukakan 6 langkah dalam evaluasi kebijakan, yaitu:
a. Mengidentifikasi tujuan program yang akan
dievaluasi
b.
Analisis terhadap masalah
c.
Deskripsi dan Standarisasi kegiatan
d. Pengukuran terhadap tingkatan perubahan
yang terjadi
e. Menentukan apakah perubahan yang diamati
merupakan akibat dari kegiatan tersebut atau karena penyebab yang lain.
f. Beberapa indikator untuk menentukan
keberadaan suatu dampak.
Evaluasi
terhadap suatu kebijakan atau program secara teoritis terbagi dalam beberapa
pendekatan. Pendekatan-pendekatan tersebut berangkat dari pemahaman bahwa
evaluasi kebijakan merupakan tahapan dari siklus kebijakan secara keseluruhan
yang terdiri dari beberapa tahapan yang dapat digambarkan sebagai berikut,
yaitu: (1) agenda setting, yaitu tahap di mana isu-isu yang berkembang di
tengah-tengah masyarakat didiskusikan menjadi wacana publik agar dapat
dimasukan dalam agenda kebijakan pemerintah; (2) Formulasi dan legitimasi,
yaitu tahap di mana persoalan masyarakat tersebut didiskusikan oleh pemerintah
yang terdiri dari eksekutif dan legislatif untuk dicari pemecahannya. Setelah
cara pecahan disepakati maka kemudian akan ditetapkan suatu kebijakan dalam bentuk
peraturan atau dokumen tertulis yang disetujui oleh eksekutif dan legislatif;
(3) implementasi, yaitu tahapan di mana kebijakan yang sudah ditetapkan
tersebut dilaksanakan oleh para implementor di lapangan ; dan (4) evaluasi,
yaitu menilai apakah implementasi kebijakan telah mampu mewujudkan tujuan
kebijakan (Lester and Stewart, 2000).
|
|
|
Kebijakan
|
|
Program
|
|
Proyek
|
|
Kegiatan
|
|
Effect
|
|
Output
|
|
Impact atau Dampak B
|
|
Impact atau Dampak C
|
|
Impact atau Dampak A
|
|
Kriteria Efektivitas
|
Secara lebih detil, bagaimana siklus suatu kebijakan, mulai dari agenda setting sampai pada terwujudnya tujuan yang ingin dicapai dengan melalui serangkaian tahapan operasionalisasi suatu kebijakan menjadi program dan proyek dapat digambarkan dalam deskripsi berikut:
No comments:
Post a Comment