Hak-Hak Anak (skripsi dan tesis)

Sebagaimana Undang-undang pada umumnya, undang-undang perlindungan anak diperlukan guna memberikan jaminan atau kepastian hukum dalam pengertian terhadap hak-hak anak, mengingat:

1. Anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya.

2. Anak adalah penerus cita-cita perjuangan bangsa yang memiliki peran strategis, dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang diharapkan dapat menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara di masa depan.

3. Anak perlu mendapat kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik secara fisik, mental, maupun sosial dan mempunyai akal yang mulia.

4. Pada kenyataannya masih terdapat banyak anak yang:

a. Belum terlindungi dari berbagai bentuk kekerasan dan eksploitasi

b. Masih hidup terlantar dan tidak mendapat kesempatan memperoleh pendidikan yang wajar, apalagi memadai.

Anak merupakan sumber modal bagi keberlangsungan pemerintahan, karena tanpa mereka maka sebuah pemerintahan akan berada pada ambang yang tidak menguntungkan dimana tidak adanya generasi penerus (lose generation), oleh karena itu sudah sepatutnya kita/negara memberikan apa yang menjadi hak anak.

Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara. Dalam UNICEF 1993, hak-hak anak yang dimaksud disini paling tidak meliputi 4 kategori utama hak anak yang diklasifikasikan oleh Republik Indonesia tahun 1990, yaitu:

1. Hak-hak bertahan hidup (survival rights) adalah hak anak untuk hidup dan memperoleh semua kebutuhan hidup dasar seperti standart hidup yang layak, tempat berlindung/rumah, nutrisi/makanan bergizi, akses pada pelayanan kesehatan.

2. Hak-hak tumbuh kembang (development rights) adalah hak-hak yang harus ada agar anak dapat mencapai potensi yang tertinggi, seperti hak untuk memperoleh pendidikan, bermain dan rekreasi, kegiatan kebudayaan, akses pada informasi dan kebebasan berfikir dan beragama.

3. Hak-hak perlindungan (protection rights) adalah melindungi anak dari berbagai bentuk penyalahgunaan, kekerasan, dan eksploitasi, seperti

menyediakan tempat dan pelayanan bagi anak yang mengalami siksaan dan kekerasan dalam sistem pengadilan, perlindungan bagi anak-anak yang dieksploitasi secara seksual, buruh anak dan lain-lain.

4. Hak-hak partisipasi (participation rights) adalah yang memungkinkan anak-anak berperan dan terlibat aktif dalam masyarakat atau bangsanya seperti kebebasan berpendapat dalam hal-hal yang menyangkut kehidupannya, bergabung dalam organisasi dan berkumpul secara aman dan damai berpartisipasi dalam kegiatan masyarakat agar siap menjadi orang dewasa yang bertanggung jawab (Joni dan Tanamas, 1999: 35).

Disamping hak diatas, dalam hal ini komite hak-hak anak PBB telah mengembangkan KHA menjadi 8 kategori. Berdasarkan kategori tersebut, secara substansial hak-hak anak meliputi:

1. Hak sipil dan kemerdekaan, yang memberikan jaminan mencakup hak untuk mendapat dan dipertahankan identitasnya dan kewarganegaraannya, kebebasan berekspresi, berfikir, beragama, dan berhati nurani, kebebasan berserikat, mendapat perlindungan dan kehidupan pribadi, memperoleh informasi yang layak serta perlindungan dan penganiayaan dan perenggutan atas kebebasan.

2. Hak atas lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif yang memberikan jaminan mencakup tanggung jawab dan bimbingan orang tua, hak anak yang terpisah dari keluarganya, pemulihan dan pemeliharaan anak, anak yang terenggut dari lingkungan keluarganya, adopsi, dan peninjauan berkala atas penempatan anak serta jaminan perlindungan dari kekerasan serta penelantaran anak dalam keluarga.

3. Hak atas kesehatan dan kesejahteraan dasar yang memberikan jaminan, diantaranya mencakup akses kesehatan dan pelayanan kesehatan, jaminan sosial serta pelayanan dan fasilitas perawatan anak dan standart kehidupan.

4. Hak atas pendidikan waktu luang dan budaya.

5. Hak atas perlindungan khusus yang memberikan jaminan terhadap perlindungan anak dari situasi darurat (pengungsi anak dan anak dalam konflik bersenjata, anak yang berkonflik dalam hukum, situasi eksploitatif (eksploitatif ekonomi, drug abuse, eksploitasi seksual, penjualan dan perdagangan anak, dan berbagai eksploitasi lainnya) dan perlindungan khusus untuk anak kelompok minoritas.

Konvensi Hak Anak merupakan komitmen dan pemenuhan kebutuhan dasar agar anak dapat bertumbuh secara wajar. Di Indonesia hak anak tersebut diatur dalam Undang-undang No.4 1979 tentang Kesejahteraan anak sebagai berikut:

1. Anak adalah potensi serta penerus cita-cita bangsa yang dasar-dasarnya telah diletakkan oleh generasi sebelumnya.

2. Agar setiap anak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka anak perlu mendapat kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar baik secara rohani, jasmani, dan sosial.

3. Kesempatan pemeliharaan dan berusaha menghilangkan hambatan tersbut hanya dapat dilaksanakan dan diperoleh bila mana kesejahteraan anak terjamin (Joni dan Tanamas, 1999: 78).

Menurut Oswald Kroh bahwa didalam perkembangan anak sangat memerlukan kebutuhan yang meliputi:

1. Kebutuhan fisik biologi, sebagai tuntutan yang harus dipenuhi oleh makhluk jasmaniah, sebab kalau tidak terpenuhi maka dapat terlambat pertumbuhan fisiknya.

2. Kebutuhan mental fisikis, yaitu untuk menjamin kesehatan jasmani dan rohani anak yang berkaitan dengan eksistensinya sebagai makhluk metal fisikis.

3. Kebutuhan sosial yaitu kebutuhan yang berkitan dengan eksistensi manusia sebagai makhluk sosial karena manusia tidak dapat hidup sendiri tanpa orang lain.

Selanjutnya Mrs. Engglatine jebb, pendiri save dhe children fund mengembangkan tujuh gagasan mengenai hak-hak anak yaitu:

1. Anak harus dilindungi di luar dari segala pertimbangan mengenai ras, kebangsaan dan kepercayaan.

2. Anak harus tetap di pelihara dengan tetap menghargai kebutuhan keluarga.

3. Bagi anak harus disediakan sarana yang diperlukan untuk perkembangan secara normal.

4. Anak yang lapar harus diberi makan, anak yang sakit harus dirawat, anak cacat mental atau cacat tubuh harus dididik, anak terlantar dan anak yatim piatu harus diurus dan diberi perumahan.

5. Anaklah pertama-tama yang harus mendapatkan bantuan/pertolongan saat terjadi kesengsaraan.

6. Anak harus menikmati dan sepenuhnya mendapat manfaat dari program kesejahteraan dan jaminan sosial, mendapat pelatihan agar saat diperlukan nanti dapat dipergunakan untuk mencari nafkah, serta harus dilindungi dari segala jenis eksploitasi.

7. Anak harus diasuh dan dididik dengan suatu pemahaman bahwa bakatnya dibutuhkan untuk pengabdian kepada sesama umat (Joni dan Tanamas, 1999: 30).

Dengan kata lain bahwa terpenuhinya kebutuhan akan kebutuhan dasar yang diperlukan dalam perkembangan dan pertumbuhan anak itu sendiri adalah merupakan wujud dari pemenuhan akan hak-hak anak yang tentunya sudah merupakan kewajiban kita sebagai orang dewasa yang berada di lingkungannya ataupun orang yang peduli akan kebutuhan dan hak mereka.