Asas Pelayanan Publik

 

Pelayanan publik dilakukan tiada lain untuk memberikan kepuasan
bagi pengguna jasa, karena itu penyelenggaraannya secara niscaya
membutuhkan asas-asas pelayayanan. Dengan kata lain, dalam
memberikan pelayanan publik, instansi penyedia pelayanan publik harus
memperhatikan asas pelayanan publik.
Asas-asas pelayanan publik menurut Keputusan Menpan Nomor
63/2003 sebagai berikut:

1. Transparansi
   Bersifat terbuka, mudah dan dapat diakses oleh semua pihak yang
   membutuhkan dan disediakan secara memadai serta mudah
   dimengerti.
2. Akuntabilitas
   Dapat di pertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan
   peraturan perundang-undangan.
3. Kondisional
   Sesuai dengan kondisi dan kemampuan pemberi dan penerima
   pelayanan dengan tetap berpegang pada prinsip efiensi dan
   efektifitas.
4. Partisipatif
   Mendorong peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan
   pelayanan publik dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan dan
   harapan masyarakat.
5. Kesamaan Hak
   Tidak diskriminatif dalam arti tidak membedakan suku, ras,
   agama, golongan, gender, dan status ekonomi.
6. Keseimbangan Hak dan Kewajiban
   Pemberi dan penerima pelayanan publik harus memenuhi hak dan
   kewajiban masing-masing pihak.
   Sedangkan menurut Pasal 4 UU No.25/2009, penyelenggaraan
   pelayanan publik berasaskan:
7. Kepentingan umum
8. Kepastian hokum
9. Kesamaan hak
10. Keseimbangan hak dan kewajiban
11. Keprofesionalan
12. Partisipatif
13. Persamaan perlakuan/tidak diskriminatif
14. Keterbukaan
15. Akuntabilitas
16. Fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan
17. Ketepatan waktu
18. Kecepatan, kemudahan, dan keterjangkaua