Barang Layanan

 

Barang layanan dapat dibagi menjadi empat
kelompok (Savas dalam Sutopo dan Suryanto, 1987:10-
12) :

1. Barang yang digunakan untuk memenuhi
   kebutuhan individu yang bersifat pribadi.
   Barang privat (private goods) ini tidak ada
   konsep tentang penyediaannya, hukum
   permintaan dan penawaran sangat tergantung
   pada pasar, produsen akan memproduksi sesuai
   kebutuhan masyarakat dan bersifat terbuka.
   Penyediaan barang layanan yang bersifat barang
   privat ini dapat mengikuti hukum pasar, namun
   jika pasar mengalami kegagalan dan demi
   kesejahteraan publik, maka pemerintah dapat
   melakukan intervensi.
2. Barang yang digunakan bersama-sama dengan
   membayar biaya penggunaan (toll goods).
   Penyediaan toll goods dapat mengikuti hukum
   pasar di mana produsen akan menyediakan
   permintaan terhadap barang tersebut. Barang
   seperti ini hampir sama seperti barang privat.
   Penyediaan barang ini di beberapa negara
   dilakukan oleh negara sehingga merupakan
   barang privat yang dikonsumsi secara bersamasama.
3. Barang yang digunakan secara bersama-sama
   (collective goods). Penyediaannya tidak dapat
   dilakukan melalui mekanisme pasar. Barang ini
   digunakan secara terus-menerus, bersama-sama
   dan sulit diukur tingkat pemakaiannya bagi tiap
   individu sehingga penyediaannya dilakukan
   secara kolektif yaitu dengan membayar pajak.
4. Barang yang digunakan dan dimiliki umum
   (common pool goods). Penyediaan dan
   pengaturan barang ini dilakukan oleh
   pemerintah karena pengguna tidak bersedia
   membayar untuk penggunaannya.
   Keempat jenis barang di atas dalam kenyataannya
   sulit dibedakan karena setiap barang tidak murni
   tergolong ke dalam karakteristik suatu jenis barang
   secara tegas.
   Barang yang bersifat publik murni (pure public
   goods) biasanya memiliki tiga karakteristik (Olson dan
   Rachbini dalam Sutopo dan Suryanto, 2003:12):
5. Penggunaannya tidak dimediasi oleh transaksi
   bersaing (non-rivalry) sebagaimana barang
   ekonomi biasa;
6. Tidak dapat diterapkan prinsip pengecualian
   (non-excludability);
7. Individu yang menikmati barang tersebut tidak
   dapat dibagi yang