Kebijakan Terkait Tentang Produk Suplemen Penstimulasi Stamina (skripsi dan tesis)

Direktorat Jenderal Pengawasan Obat dan Makanan (Dirjen POM) memberi

batasan mengenai suplemen sebagai produk yang digunakan untuk melengkapi

makanan dan mengandung satu atau lebih bahan-bahan seperti, vitamin, mineral,

asam amino, bahan yang digunakan untuk meningkatkan angka kecukupan gizi

dalam bentuk konsentrat, metabolit, ekstrak atau kombinasi dari bahan-bahan

sebelumnya (BPOM, 1996).

Pemerintah melalui Departemen Perindustrian cq. Dewan Standarisasi

Nasional telah melakukan standarisasi terhadap produk suplemen untuk menjaga

mutu produksi. Standar mutu produk atau yang dikenal dengan nama Standar

Nasional Indonesia (SNI) dibentuk pemerintah dengan pertimbangan melindungi

produsen, menunjang ekspor non migas, mendukung perkembangan agroindustri

dan melindungi konsumen.

Undang-undang Republik Indonesia No. 7 tahun 1996 tentang pangan pasal

38 meyatakan bahwa, setiap orang yang memasukkan pangan ke dalam wilayah

Indonesia untuk diedarkan harus bertanggungjawab atas keamanan, mutu, dan gizi

pangan (Syah et al. 2005). Keamanan pangan merupakan kondisi yang diperlukan

untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda

lain dalam penyelenggaraan kegiatan atau proses produksi, penyimpanan,

pengangkutan, dan atau peredaran pangan demi kepentingan kesehatan manusia.

Mutu pangan dimaksud adalah jaminan yang wajib dilakukan oleh produsen,

sesuai dengan jenis pangan yang diproduksi. Sementara gizi pangan yang

dimaksud dalam ketentuan UU tersebut adalah setiap orang yang memproduksi

pangan olahan tertentu untuk diperdagangkan wajib menyelenggarakan tata cara

pengolahan pangan yang dapat menghambat proses penurunan atau kehilangan

kandungan gizi bahan baku pangan yang digunakan.

Dalam surat keputusan Direktorat Jenderal Pengawasan Obat dan Makanan

Nomor HK.00.023060 tahun 1996 tentang suplemen ditegaskan bahwa,

penandaan (label) tidak boleh mencantumkan (a) klaim efek produk terhadap

kesehatan dan pencegahan atau penyembuhan penyakit; (b) informasi yang tidak

benar dan menyesatkan; (c) perbandingan dengan produk lain; (d) promosi produk

suplemen tertentu; (e) informasi tentang bahan dalam bentuk stiker atau bentuk

lain yang belum disetujui. Penandaan dapat mencantumkan klaim fungsi gizi

dengan ketentuan hanya menjelaskan peran gizi dalam mekanisme tubuh seperti;

kalsium membantu perkembangan tulang gigi yang kuat (BPOM, 1996).

Terkait dengan iklan produk suplemen, dijelaskan dalam UU No. 8 Tahun

1999 tentang Hukum Perlindungan Konsumen bahwa (a) iklan harus sesuai

dengan indikasi jenis produk; (b) iklan tidak boleh menyatakan/memberi kesan

bahwa vitamin dan mineral selalu dibutuhkan untuk melengkapi makanan yang

sudah sempurna nilai gizinya; (c) iklan tidak boleh menyatakan memberi kesan

bahwa penggunaan vitamin/mineral adalah syarat mutlak bagi semua orang;

(d) iklan tidak boleh menyatakan bahwa kesehatan, kegairahan dan kecantikan

akan dapat diperoleh hanya dari menggunakan vitamin dan mineral; (e) iklan tidak

boleh mengandung pernyataan tentang peningkatan kemampuan sex secara

langsung atau tidak langsung (Widjaya dan Yani, 2000).