Political Connections (skripsi dan tesis)

 

Perusahaan yang memiliki koneksi politik adalah perusahaan yang paling
tidak 10% kepemilikan dikendalikan oleh salah satu pemegang saham (yaitu, CEO,
presiden, wakil presiden atau sekretaris) yang mana dari salah satunya merupakan
anggota parlemen, baik itu menteri (termasuk perdana menteri), atau kepala negara
(yaitu, diktator, presiden, Raja atau Ratu), ataupun yang memiliki ‘keterikatan erat’
dengan politisi papan atas, (Faccio, 2006). Koneksi politik sendiri merupakan
sebuah keterlibatan politik didalam keberlangsungan sebuah usaha, yaitu hubungan
antara pemerintah, pejabat, dan pemegang saham. Hubungan ini dapat didefinisikan
menjadi dua bagian yaitu hubungan langsung dan tidak langsung. Hubungan
langsung yang dimaksud adalah hubungan kekerabatan antara dewan direksi,
pemegang saham, dan para politisi maupun pemangku jabatan. Sedangkan
hubungan tidak langsung yang dimaksud adalah sebuah hubungan kontribusi pada
kegiatan kampanye dalam rangka untuk mendapatkan keuntungan tertentu,
(Bianchi dan Viana, 2014).
Di Indonesia ada banyak perusahaan-perusahaan yang masuk kedalam
kategori PCF (Politically Connected Firm). Seperti PT. MNC Investama, Tbk, PT
Global Mediacom, Tbk, PT MNC Sky Vision, Tbk, dan PT Media Nusantara Citra,
Tbk yang dipimpin oleh Hary Tanoesoedibjo yang juga menjabat sebagai ketua
umum partai Perindo, PT Bank QNB Indonesia yang dipimpin oleh Erwin Aksa
yang merupakan anggota partai Golkar, PT Toba Bara Sejahtera, Tbk milik Luhut
Binsar Panjaitan yang merupakan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan
masih banyak perusahaan-perusahaan lainnya. 
Dalam kegiatan perdagangan saham oleh investor peristiwa politik tentu
sangat mempengaruhi. Salah satu peristiwa yang dimaksud adalah peristiwa
pemilihan presiden pada tahun 2019. Peristiwa ini menjadi salah satu ajang bagi
perusahaan-perusahaan untuk melancarkan koneksi politik dengan koalisi unggulan
yang diharapkan dapat memenagnkan pemilihan presiden.