Keadilan Prosedur

 

Keadilan Prosedural berkaitan dengan keadilan prosedur formal yang
mengatur keputusan organisasi. Dalam jenis keadilan ini, fokusnya adalah pada
proses pemberiannya. Keadilan prosedural penting bagi karyawan karena
menawarkan beberapa kontrol atas proses dan hasil keputusan, sehingga
meyakinkan mereka tentang kemungkinan keadilan hasil jangka panjang bagi
mereka (Thibaut, 1975). Colquitt menyatakan bahwa terdapat enam aturan atau
indikator dalam keadian prosedur. Apabila setiap aturan tersebut dapat dipenuhi,
maka prosedur dapat dikatakan adil. Berikut aturan-aturan yang dimaksud yaitu:

1. Consistency Rule. Prosedur yang adil harus konsisten baik dari seseorang
   kepada orang yang lain maupun dari waktu ke waktu. Setiap orang
   memiliki hak dan diperlakukan sama dalam satu prosedur yang sama.
2. The Bias Suppression Rule. Ada dua sumber bias yang sering muncul,
   yaitu kepentingan individu dan doktrin yang memihak. Oleh karenanya,
   dalam upaya minimalisasi bias ini, baik kepentingan individu maupun
   pemihakan harus dihindarkan.
3. The Accuracy Rule. Informasi yang dibutuhkan untuk menentukan agar
   penilaian keadilan ak urat harus mendasarkan pada fakta.
4. The Correctability Rule. Upaya untuk memperbaiki kesalahan merupakan
   salah satu tujuan penting perlu ditegakkanya keadilan. Oleh karena itu,
   prosedur yang adil juga mengandung aturan yang bertujuan untuk
   memperbaiki kesalahan yang ada ataupun kesalahan yang mungkin
   muncul.
5. The Representativeness Rule. Prosedur dikatakan adil bila sejak awal ada
   upaya untuk melibatkan semua pihak yang bersangkutan. Dalam
   perkembangan selanjutnya, aspek representatif ini menjadi bagian penting
   dari model penilaian Keadilan Prosedural, yaitu model kepentingan pribadi
   yang diajukan Thibaut and Walker dan model nilai-nilai kelompok yang
   dikemukakan Lind and Tyler.
6. The Ethicality Rule. Prosedur yang adil harus didasarkan pada standar
   etika dan moral. Dengan demikian, meskipun berbagai hal diatas
   terpenuhi, bila substansinya tidak memenuhi standar etika dan moral, tidak
   bisa dikatakan adil (Colquitt, 2001).